Thursday, 21 May 2015

SYUKURAN HUT HNSI KE 42

ACARA SYUKURAN PERINGATAN  HARI ULANG TAHUN KE 42 HIMPUNAN NELAYAN SELURUH INDONESIA (HNSI) AKAN DISELENGGARAKAN
PADA SABTU, 23 MEI 2015
PUKUL 10:00 WIB 

BERTEMPAT DI WISMA ELANG LAUT
JL: DIPONEGORO NO.48
JAKARTA PUSAT

Wednesday, 20 May 2015

JURNAL HNSI 42

JURNAL HNSI 42 sudah bisa di download, silahkan click disini


Tuesday, 19 May 2015

PERJUANGAN UNTUK NELAYAN

Kecendrungan fungsi Pemerintah adalah sebagai Regulator dan Fasilitator bagi Masyarakat termasuk Nelayan maka Nelayan memerlukan wadah atau rumah tempat berteduh bahkan tempat berkeluh kesah dan menyalurkan aspirasinya. Rumah itu adalah HNSI ! Siapa yang jadi orang tua nelayan kalau hilang di laut? siapa yang membela kalau nelayan ditangkap negara tetangga? siapa yang berteriak kalau nelayan tidak bisa melaut? Harus Organisasi..! Tidak mungkin Pemerintah karena Pemerintah adalah Regulator. Sebagai mitra pemerintah , HNSI wajib kritis terhadap regulasi yang tidak pas dengan kebutuhan nelayan.
Dirgahayu HNSI....Bergeraklah....Maju terus ! [AL]

DPC HNSI bersama DPP HNSI berjuang membela nelayan ketika mengalami musibah:

Perihal laporan adanya kecelakaan kapal cumi MAULANA 5 Jakarta dinyatakan korban 15orang awak kapal, yaitu:
1. Wijoyo: mati, jenazah sudah ditemukan, alamat Tegal.
2. Sarbai/Darim: hidup, warga Tegal.
3. Hadi: jenazah belum ditemukan, warga Tegal.
4. Ripin: jenazah belum ditemukan, warga Tegal.
5. Yanto: jenazah belum ditemukan, warga Tegal.
6. Leo nardo: jenazah belum ditemukan, warga Tegal.
7. Suprapto: jenazah belum ditemukan, warga Tegal.
8. Muslih: hidup, warga Tegal.
9. Hadi: jenazah belum ditemukan, warga Tegal.
10. Kasturi: jenazah belum ditemukan, warga Jakarta.
11. Fajar: jenazah belum ditemukan, warga Tegal.
12. Fai beni: hidup, warga tegal.
13. Rino: hidup, warga Cilacap.
14. Daim: hidup, warga Pemalang.
15. Joni/tambuan: hidup, warga Jakarta.

Laporan Pertanda:
Ketua DPC HNSI Kab. Tegal
~DIDI CASMUDI~

Rapat Kerja Dengan BPJS

Ketum DPP HNSI melakukan rapat kerja dengan BPJS

Sunday, 17 May 2015

Suntingan berita

Pengunjung dan Pelaku Usaha Keluhkan Pungli di TPI Muara Angke

Mei Amelia R - detikNews
Pengunjung dan Pelaku Usaha Keluhkan Pungli di TPI Muara Angke
Jakarta - Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Muara Angke, Jakarta Utara, selalu ramai dikunjungi pelaku usaha dan pengunjung yang sekadar membeli ikan segar untuk dikonsumsi. Hal ini kemudian dimanfaatkan para oknum yang melakukan pungutan liar (pungli) terhadap masyarakat di lokasi.

Salah satunya korban pungli adalah Helmi (35), warga Cipinang, Jakarta Timur. Karyawan swasta ini setiap weekend sering membeli ikan segar untuk dikonsumsi di lokasi bersama keluarganya.

"‎Kalau untuk ikan-ikannya sih harganya standar, tetapi ongkos masaknya yang enggak masuk diakal, masa masak kepiting saja bisa sampai Rp400 ribu? Restoran mahal aja nggak sampai segitu," ujar Helmi kepada detikcom, Minggu (17/5/2015).

Tidak hanya itu, Helmi juga mengeluhkan tarif parkir yang tidak sewajarnya.

"Parkirnya saja sampai Rp10 ribu, mahal banget. Saya pernah bawa motor, disuruh bayar parkir Rp 5 ribu, saya kasih Rp 10 ribu, eh Rp 5 ribunya gak dibalikin, alasannya gak ada kembaliannya," tuturnya.

Bukan hanya warga yang menikmati kuliner, namun para supir yang mensuplai barang ke Muara Angke pun jadi sasaran empuk para preman. Misalnya saja, Adang, penjual es balok yang kerap memasok es ke pedagang ikan di TPI Muara Angke.

"Tarif parkirnya Rp 10 ribu, belum ntar ada yang minta duit lagi alasannya buat keamanan lah, buat apa lah," ungkap Adang.

Sementara itu, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Hengki Haryadi saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya akan menindak tegas jika terjadi pungli di Muara Angke.

"Kalau memang terbukti ada pungli, tentu akan kita tindaklanjuti. Informasi ini sebagai bahan awal kami untuk melakukan penyelidikann di lokasi," ujar Hengki.

Saturday, 16 May 2015

Suntingan Berita

Pelayanan Kesehatan Nelayan Buruk, Kinerja Menkes Dipertanyakan

imagesSSJakarta, Lumbungpos.com – Pelayanan Kesehatan Nelayan tidak pernah mendapat perhatian, Presiden Joko Widodo  diminta segera copot Menteri Kesehatan.
Selain tidak adanya peralatan untuk pelayanan kesehatan para nelayan di pesisir, pemerintah juga abai dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang memadai.
“Pelayanan kesehatan kepada Nelayan masih buruk, selain tidak menjangkau desa pesisir, juga minim layanan dan fasilitas, kalau pun ada ya hanya Puskesmas di satu dua titik yang sulit dijangkau,” ujar Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim, di Jakarta, kemarin.
Kondisi kesehatan yang memprihatinkan itu, lanjut Abdul Halim, harusnya menjadi tanggung jawab langsung Menteri Kesehatan (Menkes) yang bisa langsung berkoordinasi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) juga.
“Keduanya bisa bekerjasama memenuhi kewajiban pelayanan kesehatan kepada masyarakat pesisir,” pungkasnya.
Sementara itu, Koordinator DPP Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Bidang Energi dan Sarana Prasarana Perikanan, Siswaryudi Heru menyampaikan sebanyak 70 persen daerah tinggal nelayan tidak terjamah oleh pelayanan kesehatan yang memadai dari pemerintah.
“Menkes tidak memperhatikan pelayanan kesehatan nelayan. Paling tidak untuk 70 persen daerah nelayan tidak ada pelayanan kesehatan,” ujar Siswaryudi, kemarin.
Selain itu, pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) pun tidak dapat diakses dan tidak dimiliki oleh para nelayan.
“Kalau mengandalkan BPJS juga enggak ada, Nelayan kan tidak dapat BPJS,” ujarnya.
Seharusnya, lanjut Siswaryudi Heru, pemerintah melalui Menteri Kesehatan membuat pelayanan kesehatan yang memadai bagi nelayan kecil dan masayarakat pesisir. Pelayanan kesehatan yang terjangkau, memadai dan bisa diakses oleh nelayan.
“Misalnya, dengan membuat pusat pelayanan kesehatan keliling dengan mempergunakan mobil, juga dengan memodifikasi kapal-kapal kecil sebagai Puskesmas Keliling di daerah pesisir tempat tinggal nelayan,” ujar dia.
Dengan tidak adanya pelayanan kesehatan seperti itu bagi nelayan, lanjut dia, maka Menteri Kesehatan pantas dievaluasi. “Ya dievaluasi saja, dicopot, diganti dengan menteri yang memang bisa melakukan pelayanan kesehatan nyata bagi para nelayan. Kasihan kan nelayan sudah susah. Indonesia tidak akan bisa menjadi Negara Maritim besar jika kesehatan para nelayan dan penduduk pesisirnya tidak teratasi dengan baik,” pungkasnya. (Roy)